Pengertian Penyimpangan Konstitusi
Penyimpangan konstitusi adalah suatu tindakan atau perbuatan seseorang yang bertentangan dengan isi / materi dari konstitusi yang berlaku disuatu negara. Menurut Paul B. Horton salah satu para ahli teori, penyimpangan yaitu penyimpangan adalah setiap perilaku yang dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap norma-norma kelompok atau masyarakat.
Analisa kami terhadap penyimpangan konstitusi bahwa penyimpangan konstitusi suatu tindakan yang dilakukan seorang pejabat pemerintah, dimana tindakan itu bertentangan dengan isi aturan UUD 1945 yang berlaku di negara Indonesia.
Jadi disimpulkan bahwa penyimpangan konstitusi itu merupakan tindakan seseorang atau kelompok pemerintah yang bertentangan dengan konstitusi.
Penyimpangan Yang Terjadi Pada Masa Orde Baru
Pada masa orde baru sempat mengalami beberapa penyimpangan terhadap konstitusi UUD 1945, penyimpangan yang terjadi pada masa itu diantaranya yaitu:
Pemusatan Kekuasaan Di Tangan Presiden
Pemutusan kekuasaan berada di tangan presiden mengakibakan banyak terjadi Korupsi, Kolusi dan juga Nepotisme (KKN) yang semakin merajalela, ada kesenjangan sosial yang makin melebar, serta bertambahnya hutang luar negeri yang semakin membengkak, dan juga krisis multi dimensi terjadi di mana-mana. Lembaga-lembaga negara yang ada dikendalikan Presiden. Selain itu juga tidak adanya rencana suksesi ataupun penurunan kekuasaan presiden ke presiden yang selanjutnya.
Pembatasan hak-hak politik rakyat
Hak-hak politik rakyat terhadap masa orde lama di batasi, hal ini sebagai salah satu pelanggaran hak warga negara. Hal tersebut bisa dilihat dengan jumlah partai politik yang dibatasi menjadi 3 (PPP, Golkar, PDIP). Sangat menyimpang dari hak serta kewajiban warga negara didalam UUD 1945.
Pemilu dilakukan secara tidak demokratis,
pemilu hanya menjadi sarana dalam mengukuhkan kekuasaan presiden, sehingga presiden terus menerus dipilih dan menjadi presiden kembali.
Pembatasan kebebasan pers
Terjadi adanya pembatasan kebebasan pers, saat itu kebebasan pers dibatasi sehingga suara rakyat tidak bisa diapresiasikan dan juga dituangkan kehadapan umum. Hal ini bisa terlihat dari banyaknya koran serta majalah yang dibrendel atau dihentikan penerbitan beritanya.
Terjadi monopoli dalam penafsiran Pancasila.
Pancasila ditafsirkan sesuai keinginan pemerintah dalam membenarkan tindakan – tindakannya.
Pembangunan yang Tidak Merata
Pembangunan yang telah direncanakan serta dilakukan oleh pemerintah tidak dijalankan secara merata mengakibatkan kesenjangan pembangunan yang terjadi antara pembangunan di pusat pemerintahan dengan pembangunan di daerah lainnya. Hal ini disebabkan kekayaan yang diperoleh oleh daerah masing-masing semuanya di tarik ke pusat dan juga dipakai untuk pembangunan pusat.
Muncul pihak-pihak yang tidak puas disebabkan pembangunan
Disebabkan karena pembangunan yang tidak merata sehingga banyak pihak daerah yang merasa tidak puas dan juga berniat memisahkan diri dari NKRI. Contahnya seperti: Aceh, Papua, dan juga Timor Timur.
Pembatasan hak hak politik rakyat Yaitu seperti hak berserikat, berkumpul, dan juga berpendapat
Terjadinya kecemburuan sosial
Banyak terjadinya Kecemburuan sosial, antara lain seperti kecemburuan antara penduduk pribumi dengan para transmigran yang datang, hal ini diakibatkan para transmigran memperoleh tunjangan yang cukup besar dari pemerintah pada awal tahun (tahun pertama).
Pemerintah ikut campur tangan pada kekuasaan kehakiman, mengakibatkan kekuasaan kehakiman tidak merdeka.
Kesenjangan Ekonomi
Kesenjangan ekonomi semakin bertambah dengan terlihatnya perbedaan ekonomi ataupun pendapatan antara warga miskin dengan warga kaya.
Pelanggaran HAM
Terjadinya pelanggaran HAM (jenis – jenis pelanggaran HAM) pada masyarakat nonpribumi, terutama untuk warga Tionghoa. Karena semua warganegara berhak memperoleh jaminan perlindungan HAM.
Keamanan Menggunakan Kekerasan
Pada saat itu keamanan mampu dilaksanakan akan tetapi dengan jalan menggunakan kekerasan, contohnya penembakan misterius, penculikan mahasiswa, aktifis, dan lain sebagainya.
Terjadi Penurunan Birokrasi
Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto sering di sebut dengan sistem orde baru di negara Indonesia. Masa orde baru yang berlangsung pada tahun sekitar 1966 – 1998. Dengan landasan orde baru yang menggantikan orde lama merujuk pada era pemerintahan Soekarno dengan semangat “koreksi total” atas penyimpangan yang telah dilakukan oleh Soekarno pada masa Orde Lama.
Waktu yang berjangka lama ini, bentuk ekonomi di negara Indonesia jadi memiliki perkembangan yang maju dan juga cepat secara bersamaan dengan adanya kecurangan terjadinya korupsi yang ada di Indonesia. Beberapa kesenjangan ini, menjadikan rakyat semakin tertekan karena meningkatnya rakyat yang miskin semakin banyak serta rakyat yang kaya semakin melebar pesat.
Pelaksanaan Demokrasi Pada Masa Orde Lama
Masa Demokrasi Terpimpin.
Masa demokrasi terpimpin ini mulai diterapkan sejak Dekrit Presiden 5 juli 1959 sampai tahun 1966, kegagalan-kegagalan pada masa demokrasi liberal yang menyebabkan kekacauan politik memunculkan ide demokrasi terpimpin.
Demokrasi terpimpin ini memberlakukan kembali UUD 1945, sehingga dijalankan atas dasar Pancasila dan UUD 1945. pada masa ini bentuk negara kita adalah kesatuan, bentuk pemerintahan adalah republik, dan sistim permerintahannya adalah demokrasi.
Ciri-ciri Demokrasi Terpimpin.
- Dominasi Presiden
- Terbatasnya peran partai politik
- Berkembangnya pengaruh PKI
Penyimpangan Demokrasi Terpimpin.
- Mengaburnya sistem kepartaian, pemimpin partai banyak yang dipenjarakan
- Peranan Parlemen lemah bahkan akhirnya dibubarkan oleh presiden dan presiden membentuk DPR-GR
- Jaminan HAM lemah
- Terjadi sentralisasi kekuasaan
- Terbatasnya peranan pers
- Kebijakan politik luar negeri sudah memihak ke RRC (Blok Timur).
Pada masa demokrasi terpimpin terjadi pemberontakan PKI, tepatnya pada 30 september 1965. yang bertujuan untuk mengambil alih kekuasaan. Pemberontakan ini tentunya mengacaukan stabilitas politik. Sehingga banyak bermunculan tuntutan untuk membubarkan PKI, khususnya dari pihak mahasiswa. Tuntutan itu dikenal dengan TRITURA (tiga tuntutan rakyat), yaitu :
- Bubarkan PKI.
- Bersihkan kabinet dari unsur-unsur PKI.
- Turunkan harga.
Untuk menstabilkan situasi politik pada waktu itu, maka presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah kepada Jenderal Soeharto, tepatnya pada tanggal 11 maret 1966, sehingga dikenal dengan sebutan SUPERSEMAR (surat perintah sebelas maret). Kemudian, kekuasaan politik dipegang oleh Soeharto sampai beliau diangkat menjadi presiden.
Pelaksanaan Demokrasi Pada Masa Orde Baru
Dengan berakhirnya masa Orde Lama, maka lahirlah masa demokrasi Orde Baru. Seperti halnya pemerintahan sebelumnya, pemerintah Orde Baru pun banyak terjadi penyimpangan- penyimpangan, seperti:
- Rotasi kekuasaan eksekutif hampir dikatakan tidak ada
- Rekrutmen politik yang tertutup
- Pemilu yang jauh dari semangat demokratis
- Pengakuan HAM yang terbatas
- Tumbuhnya KKN yang merajalela
Sebab Jatuhnya Orde Baru
- Hancurnya ekonomi nasional (krisis ekonomi)
- Terjadinya krisis politik
- TNI juga tidak bersedia menjadi alat kekuasaan Orba
- Gelombang demonstrasi yang menghebat menuntut Presiden Soeharto untuk
Kondisi politik yang tidak stabil menimbulkan semangat dalam diri masyarakat untuk melakukan perubahan. Reaksi yang muncul adalah dengan melakukan aksi demonstrasi terutama yang sering dilakukan oleh para mahasiswa. Aksi demonstrasi yang terus menerus akhirnya merembet ke masyarakat umum.
Akhirnya setelah penantian yang cukup panjang berbagai aksi itu mencapai puncak di bulan Mei yang mengakibatkan kerusakan hebat, kekerasan, dan penjarahan yang menelan kerugian sangat besar. Dan pada tanggal 21 Mei 1998, presiden Soeharto resmi mengundurkan diri yang kemudian digantikan oleh B.J. Habibie.
Akibat-akibat dari Terjadinya Penyimpangan Konstitusi
Adapun akibat-akibat yang ditimbulkan dari penyimpangan UUD 1945, yaitu :
- Memberi kekeuasaan yang terpusat kepada presiden sehingga pemerintahan dijalankan secara otoriter.
- Pemilu dilaksanakan secara tidak demokratis ; pemilu hanya menjadi sarana untuk mengukuhkan kekuasaan Presiden, sehingga presiden dapat terus menenrus dipilih kembali
- Terjadi monopoli penafsiran Pancasila ; Pancasila ditafsirkan sesuai keinginan pemerintah untuk membenarkan tindakan-tindakannya.
- Pembatasan hak-hak politik rakyat , seperti hak berserikat, berkumpul dan berpendapat.
- Pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah, sikarenakan kekayaan daerah sebagian besar disedot ke pusat.
- Kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang dibredel.
- Munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan, terutama di Aceh dan Papua.
- Kekacauan, baik dibidang politik, keamanan, maupun ekonomi sehingga tidak tercapainya stabilitas politik dan pemerintahan yang disebabkan oleh sering bergantinya kabinet.
demikianlah artikel dari duniapendidikan.co.id mengenai Penyimpangan Pada Orde Baru : Pengertian, Pelaksanaan Demokras, Ciri, Pelaksanaan, Sebab dan Akibat Terjadinya, semoga artikel ini bermanfaat bagi anda semuanya.
Sumber jk.com
EmoticonEmoticon